SIAP DIMAHARKAN MUMI , JENGLOT , WESI KUNING , B.MERAH DELIMA , BARANG ANTIK DAN MISTIK KHUSUS UNTUK PILPRES / PILGUB / PILBUP dll . HUB : CAK NARTO +6282147609876 / +6285253231925 , DANIEL LEMA 085337513999 , TUAN GURU PANCOR 082237363574 , RONI PAREIRA 081339586551 , HAJI NUEL 082341626824 , ATANGGAE Pin BB 29731eb7 , AZEEZ +6282145726372 , ANDI HARSITO 082146678003 , ATAHER 082145144926 , PECI MOSSAD 085238395100 , ZULE MOSSAD 081239106299 , DATA MOSSAD 081239410399 , NYOMAN MOSSAD 085239740654 , IMRAN MOSSAD 081338763611 , YAMIN MOSSAD 082147510377 , NUEL MOSSAD 082147698433 , LEO ASHARI 082145596691 , JOZE TLS 0812462536697 , OMPET +6281337787607 , OMICKY 081353812402 , ALEX 081236888897 , SHEIK AZEEZ BIN BRUNEI DARUSALAM +6282145726372 , YANTOM +6281246350555 , TRIDA 085239396901 , BENRA +6281339258864 , BETEM 0811382912 , ANDRE +6285253046986 / +6281246645952 , ASBEL BOLA 081331051363 , HASANUDIN CIKEAS 082146511702 , JERY 08123601083 , BAYU 082146633666 , HANDO 085737538835 , NUEL 085239181215 , YENI MANOE 085253728575 , MEDI 085237468926 , NIRON 082146086144 , BANG EDY 081338463444 / 081246224442 , ABAH HEN 082145095388 082147779723 , ABAH 082146512474 , RUSLAN 082146089243 , ALAN 082147055770 , BONI 085239180450 / 081353455353 , CHRISTO 081339462526 , FENDI 085333610079 , WELKIS SEME 085253497000 , YANUS 085230616091 , OMBON +6285253199179 , OMED 082122310852 , OMOKI 0380832346 , OMPACE 08124667940 , OMPOLCE 081339466806 , OMTOE 081339476820 , EDY DOY 081237562047 , CORNELIS 085253379218 , MUTHALIB 03808109530 / 081338608942 / 087866176482 , RIN 08523144000 , RAMLY 081338535910 , RONAL 082145664724 , CORNELIS MANOE 081339001754 , WANTO PIDJO 085239070323 , DAFO 085253459704 , RIDWAN MOSSAD 082147224107
http://kayugaharu-endeflores.blogspot...
http://endefloresvoteforpeaceandjusti...
http://endeflores-pringpetuk.blogspot...
http://endeflores-gemstones.blogspot....
http://bordersecurityforces.blogspot....
http://alex-syuradikara95.blogspot.com/
http://aliyahendeflores.blogspot.com/
http://gigiendawengaee.blogspot.com/
http://blampidjostealthmarketing.blog...
http://culturebuzz-endeflores.blogspo...
http://geisha007.blogspot.com/
http://cypall-heartbreak.blogspot.com/
http://8saltwisdom.blogspot.com/
http://mossadsocialengineering.blogsp...
http://kupangpropertyrealestate.blogs...
http://endesaremovie.blogspot.com/
http://endesarechocolate.blogspot.com/
http://slicgecko.blogspot.com/
http://dbsnetworking.blogspot.com/
http://santigioesao.blogspot.com/
http://haiku-ndsare.blogspot.com/
http://bemyfriendandsharepeace.blogsp...
http://jewishgoldinvestment.blogspot....
http://endefloresjapan.blogspot.com/
http://weavingntt.blogspot.com/
http://endesaremusic.blogspot.com/
http://lukneno.blogspot.com/
http://k-linkconcept.blogspot.com/
http://k-linkbusiness.blogspot.com/
http://ndsareartshop.blogspot.com/
http://rememberme-alex.blogspot.com/
http://senseimasutatsuoyama.blogspot....
http://mitendate.blogspot.com/
http://rememberme-alex.blogspot.com/
http://endeflores-avoidscams.blogspot...
http://endeflores-nanotech.blogspot.com/
http://yawenwayeni.blogspot.com/
http://endeflores-forest.blogspot.com/
http://endeflores-summit.blogspot.com/
http://endeflores-biochemicalscience....
http://endeflores-sciencetechnology.b...
http://endeflores-herbalphytotherapy.... , http://mossad.gov.il/
כד יְבָרֶכְךָ יְהוָה, וְיִשְׁמְרֶךָ. The LORD bless thee, and keep thee;
כה יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ. The LORD make His face to shine upon thee, and be gracious unto thee
כו יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם. The LORD lift up His countenance upon thee, and give thee peace.
כז וְשָׂמוּ אֶת-שְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם. . ( tanpa perantara !!! )
Saturday, 30 August 2014
Tuesday, 19 August 2014
Status Indonesia: HENDROPIYONO KUASAI UANG MERAH 288 TRILIUN DI CETA...
Status Indonesia: HENDROPIYONO KUASAI UANG MERAH 288 TRILIUN DI CETA...: 1]. Uang merah. Made in australia 40 kontainer, 288 triliun, dikuasai sekelompok orang paska referendum timor timur 2]. Uang RI ber...
Saturday, 16 August 2014
Tuesday, 12 August 2014
Saksi Prabowo-Hatta Novela dari Papua Bikin "Kacau" Hakim MK
Published on Aug 12, 2014
Saksi Prabowo NOVELA Bentak Hakim MK : "Ah bapak jangan tanya macam-macam!"
Saksi dari pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Novela Nawifa kembali adu argumen dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung MK, Jakarta, Selasa (12/8).
Awalnya Hamdan Zoelva bertanya kepada Novela terkait legalitas pungutan suara di salah satu TPS di Papua. Novela pun menjawab pertanyaan secara lugas.
Pertanyaan Hamdan berlanjut pada petugas penyelenggara yang berada TPS yang diduga bermasalah tersebut. Ketika bertanya terkait identitas petugas tersebut, Novela terlihat mulai gerah.
Dengan nada tinggi dan lantang, Novela membentak Hamdan Zoelva.
"Ah bapak jangan tanya macam-macam!" kata Novela di sidang PHPU MK.
Hamdan pun mengakhiri bertanya kepada Novela, dan menyilakan termohon dari pihak KPU untuk bertanya. Termohon yang diberi kesempatan bertanya, melanjutkan pertanyaan yang diberikan Hamdan.
Novela kembali emosi, sambil bicara bernada tinggi dia menjelaskan ujung dari masalah di TPS tersebut.
"Kalau kami tidak lapor, kami tidak ada di sini pak sebagai saksi. Terima kasih," bentak Novela.
Melihat kejadian tersebut, Hamdan Zeolva kemudian meminta untuk menghentikan pertanyaan kepada Novela.
"Untuk saksi ini cukup," kata Hamdan dan disambut Novela dengan duduk kembali.
Hingga saat ini sidang PHPU masih berlangsung, dan masuk pada sesi tanya jawab antara pihak termohon dari KPU kepada saksi pemohon dari kubu Prabowo-Subianto.
Sebelumnya, Novela menceritakan peristiwa proses pemilu di daerahnya dengan nada cepat. Hamdan Zoelva bertanya kepada Novela mengenai pemilihan Presiden 2014 dan termasuk keberadaan saksi pasangan Jokowi-JK.
"Tidak tahu, saya tidak tahu saksi lain, tidak ada petugas (KPPS). Kami ini di gunung kenapa tidak ada sosialisasi. Tanya saja ke penyelenggara, jangan tanya saya, tanya penyelenggara," kata Novela dengan nada tinggi dan nada cepat saat sidang di MK.
Mendengar hal tersebut, sontak pengunjung sidang dan termasuk hakim MK senyum, bahkan sempat tertawa sebentar. Hamdan pun mengingatkan Novela untuk menjawab pertanyaan dan tidak berbicara melebar. #lawankecurangan #rakyatbergerak #pilpresBELUMBERES , #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
Saksi Prabowo-Hatta Novela dari Papua Bikin "Kacau" Hakim MK
Published on Aug 12, 2014
Saksi Prabowo NOVELA Bentak Hakim MK : "Ah bapak jangan tanya macam-macam!"
Saksi dari pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Novela Nawifa kembali adu argumen dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung MK, Jakarta, Selasa (12/8).
Awalnya Hamdan Zoelva bertanya kepada Novela terkait legalitas pungutan suara di salah satu TPS di Papua. Novela pun menjawab pertanyaan secara lugas.
Pertanyaan Hamdan berlanjut pada petugas penyelenggara yang berada TPS yang diduga bermasalah tersebut. Ketika bertanya terkait identitas petugas tersebut, Novela terlihat mulai gerah.
Dengan nada tinggi dan lantang, Novela membentak Hamdan Zoelva.
"Ah bapak jangan tanya macam-macam!" kata Novela di sidang PHPU MK.
Hamdan pun mengakhiri bertanya kepada Novela, dan menyilakan termohon dari pihak KPU untuk bertanya. Termohon yang diberi kesempatan bertanya, melanjutkan pertanyaan yang diberikan Hamdan.
Novela kembali emosi, sambil bicara bernada tinggi dia menjelaskan ujung dari masalah di TPS tersebut.
"Kalau kami tidak lapor, kami tidak ada di sini pak sebagai saksi. Terima kasih," bentak Novela.
Melihat kejadian tersebut, Hamdan Zeolva kemudian meminta untuk menghentikan pertanyaan kepada Novela.
"Untuk saksi ini cukup," kata Hamdan dan disambut Novela dengan duduk kembali.
Hingga saat ini sidang PHPU masih berlangsung, dan masuk pada sesi tanya jawab antara pihak termohon dari KPU kepada saksi pemohon dari kubu Prabowo-Subianto.
Sebelumnya, Novela menceritakan peristiwa proses pemilu di daerahnya dengan nada cepat. Hamdan Zoelva bertanya kepada Novela mengenai pemilihan Presiden 2014 dan termasuk keberadaan saksi pasangan Jokowi-JK.
"Tidak tahu, saya tidak tahu saksi lain, tidak ada petugas (KPPS). Kami ini di gunung kenapa tidak ada sosialisasi. Tanya saja ke penyelenggara, jangan tanya saya, tanya penyelenggara," kata Novela dengan nada tinggi dan nada cepat saat sidang di MK.
Mendengar hal tersebut, sontak pengunjung sidang dan termasuk hakim MK senyum, bahkan sempat tertawa sebentar. Hamdan pun mengingatkan Novela untuk menjawab pertanyaan dan tidak berbicara melebar. #lawankecurangan #rakyatbergerak #pilpresBELUMBERES , #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
Monday, 11 August 2014
10 Razones para odiarte - final de la pelicula
INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mendesak pihak kepolisian segera menangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik karena telah membongkar kotak suara di berbagai provinsi sebelum tanggal 8 Agustus.
"MK mengatakan kotak suara dibuka tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
"MK mengatakan kotak suara dibuka tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
Thursday, 7 August 2014
Little Richard - Casper The Friendly Ghost - Halloween
Faizal Assegaf: Tinggal Menunggu Waktu Tepat Jokowi Diseret ke Jalur Hukum
Kamis, 07 Agustus 2014 , 17:23:00 WIB
RMOL. Jokowi
dituding makin lincah menipu publik. Figur buatan gerombolan penyokong
kejahatan BLBI itu tampil bebas menghias pemberitaan media massa.
"Dengan
menghalalkan segala cara, operasi politik bersandi 'pencitraan'
dilakukan melalui sokongan uang haram dari cukong," kata Ketua Progres
98, Faizal Assegaf melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).
Ia
yakin perlahan rakyat mulai menyadari Jokowi adalah boneka yang
dikendalikan oleh para dalang dan makelar politik. Terlebih lagi, Jokowi
mengklaim telah menjadi presiden yang dinilainya melalui Pemilu curang
hasil rekayasa KPU. Jokowi bahkan menurut dia, telah merintis
pembentukan 'Kantor Transisi' dengan menunjuk terduga skandal BLBI Rini
Soewandi sebagai ketuanya.
"Terang sudah maksud jahat itu dipertontonkan di hadapan rakyat," tudingnya lagi.
Ia juga mencurigai konspirasi politik Jokowi dan jaringan pendukungnya hendak menghancurkan masa depan negeri ini.
"Secara
pribadi, saya ingin menegaskan bahwa Jokowi jangan pernah bermimpi
untuk menjadi presiden. Rakyat tidak akan berdiam diri," tekannya.
Faizal
melanjutkan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk turun ke jalan
secara serentak mendesak Jokowi diseret ke jalur hukum.
"Itu pilihan ideal dan pasti akan terjadi," demikian Faizal.[wid]
Kamis, 07 Agustus 2014 , 17:23:00 WIB
Laporan: Widya Victoria
 FOTO:DOK | |
 |
dituding makin lincah menipu publik. Figur buatan gerombolan penyokong
kejahatan BLBI itu tampil bebas menghias pemberitaan media massa.
"Dengan
menghalalkan segala cara, operasi politik bersandi 'pencitraan'
dilakukan melalui sokongan uang haram dari cukong," kata Ketua Progres
98, Faizal Assegaf melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).
Ia
yakin perlahan rakyat mulai menyadari Jokowi adalah boneka yang
dikendalikan oleh para dalang dan makelar politik. Terlebih lagi, Jokowi
mengklaim telah menjadi presiden yang dinilainya melalui Pemilu curang
hasil rekayasa KPU. Jokowi bahkan menurut dia, telah merintis
pembentukan 'Kantor Transisi' dengan menunjuk terduga skandal BLBI Rini
Soewandi sebagai ketuanya.
"Terang sudah maksud jahat itu dipertontonkan di hadapan rakyat," tudingnya lagi.
Ia juga mencurigai konspirasi politik Jokowi dan jaringan pendukungnya hendak menghancurkan masa depan negeri ini.
"Secara
pribadi, saya ingin menegaskan bahwa Jokowi jangan pernah bermimpi
untuk menjadi presiden. Rakyat tidak akan berdiam diri," tekannya.
Faizal
melanjutkan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk turun ke jalan
secara serentak mendesak Jokowi diseret ke jalur hukum.
"Itu pilihan ideal dan pasti akan terjadi," demikian Faizal.[wid]
Tuesday, 5 August 2014
Pemuda Panca Marga Dukung Prabowo-Hatta, Foto 4 - Tribun Images
Pemuda Panca Marga Dukung Prabowo-Hatta, Foto 4 - Tribun Images
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada sidang perdana
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) Rabu (6/8/2014) besok, ribuan kader Partai Gerindra siap mengepung gedung MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu.
Rencananya, kader Gerindra yang berasal dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta akan mengawal sidang perdana.
"Besok kami akan mengepung gedung MK. Setidaknya 30 ribu kader
Gerindra akan kumpul di MK yang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa
Barat," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik di Jalan
Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2014).
Sementara Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Ferry J Juliantono,
mengatakan, para kader, simpatisan dan pendukung Gerindra akan mulai
memenuhi gedung MK pada pukul 8 pagi.
Menurutnya, para kader, simpatisan daan pendukung Partai Gerindra turut memberikan dukungan moril kepada tim hukum Prabowo-Hatta.
"Kami juga akan berikan dukungan moril untuk tim hukum Prabowo-Hatta.
Dan kami juga akan berikan dukungan kepada hakim MK agar menjalankan
sidang sebaik-baiknya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,"
ujarnya.
Ferry mengatakan, pihaknya menolak pemilihan umum presiden yang
dipenuhi kecurangan. Menurutnya, Pilpres 2014 melenceng jauh dari
hakikat demokraasi bahkan cenderung menjadi ajang penyelenggaraan
demokrasi palsu.
"Berbagai masalah ditemukan sejak tahapan kampanye seperti money
politics, baik langsung berupa uang maupun dalam bentuk lain kepada
pemilih, suap terhadap penyelenggara pemilu, rekapitulasi dari TPS
sampai tingkat pusat," ujarnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada sidang perdana
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) Rabu (6/8/2014) besok, ribuan kader Partai Gerindra siap mengepung gedung MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu.
Rencananya, kader Gerindra yang berasal dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta akan mengawal sidang perdana.
"Besok kami akan mengepung gedung MK. Setidaknya 30 ribu kader
Gerindra akan kumpul di MK yang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa
Barat," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik di Jalan
Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2014).
Sementara Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Ferry J Juliantono,
mengatakan, para kader, simpatisan dan pendukung Gerindra akan mulai
memenuhi gedung MK pada pukul 8 pagi.
Menurutnya, para kader, simpatisan daan pendukung Partai Gerindra turut memberikan dukungan moril kepada tim hukum Prabowo-Hatta.
"Kami juga akan berikan dukungan moril untuk tim hukum Prabowo-Hatta.
Dan kami juga akan berikan dukungan kepada hakim MK agar menjalankan
sidang sebaik-baiknya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,"
ujarnya.
Ferry mengatakan, pihaknya menolak pemilihan umum presiden yang
dipenuhi kecurangan. Menurutnya, Pilpres 2014 melenceng jauh dari
hakikat demokraasi bahkan cenderung menjadi ajang penyelenggaraan
demokrasi palsu.
"Berbagai masalah ditemukan sejak tahapan kampanye seperti money
politics, baik langsung berupa uang maupun dalam bentuk lain kepada
pemilih, suap terhadap penyelenggara pemilu, rekapitulasi dari TPS
sampai tingkat pusat," ujarnya.
Saturday, 2 August 2014
Dr. Umar Abdullah Johnson " CONSPIRACY THEORIES VS POLITICAL SCIENCE"
The court-issued gag order follows the secret 19 June 2014 indictment of seven senior executives from subsidiaries of Australia's central bank, the Reserve Bank of Australia (RBA). The case concerns allegations of multi-million dollar inducements made by agents of the RBA subsidiaries Securency and Note Printing Australia in order to secure contracts for the supply of Australian-style polymer bank notes to the governments of Malaysia, Indonesia, Vietnam and other countries.
The suppression order lists 17 individuals, including "any current or former Prime Minister of Malaysia", “Truong Tan San, currently President of Vietnam", "Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004)", "Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001–2004) and current leader of the PDI-P political party" and 14 other senior officials and relatives from those countries, who specifically may not be named in connection with the corruption investigation.WikiLeaks' publisher Julian Assange said about the order:
"With this order, the worst in living memory, the Australian government is not just gagging the Australian press, it is blindfolding the Australian public. This is not simply a question of the Australian government failing to give this international corruption case the public scrutiny it is due. Foreign Minister Julie Bishop must explain why she is threatening every Australian with imprisonment in an attempt to cover up an embarrassing corruption scandal involving the Australian government."
"The concept of 'national security' is not meant to serve as a blanket phrase to cover up serious corruption allegations involving government officials, in Australia or elsewhere. It is in the public interest for the press to be able to report on this case, which concerns the subsidiaries of the Australian central bank. Who is brokering our deals, and how are we brokering them as a nation? Corruption investigations and secret gag orders for 'national security' reasons are strange bedfellows. It is ironic that it took Tony Abbott to bring the worst of 'Asian Values' to Australia." en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
The suppression order lists 17 individuals, including "any current or former Prime Minister of Malaysia", “Truong Tan San, currently President of Vietnam", "Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004)", "Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001–2004) and current leader of the PDI-P political party" and 14 other senior officials and relatives from those countries, who specifically may not be named in connection with the corruption investigation.WikiLeaks' publisher Julian Assange said about the order:
"With this order, the worst in living memory, the Australian government is not just gagging the Australian press, it is blindfolding the Australian public. This is not simply a question of the Australian government failing to give this international corruption case the public scrutiny it is due. Foreign Minister Julie Bishop must explain why she is threatening every Australian with imprisonment in an attempt to cover up an embarrassing corruption scandal involving the Australian government."
"The concept of 'national security' is not meant to serve as a blanket phrase to cover up serious corruption allegations involving government officials, in Australia or elsewhere. It is in the public interest for the press to be able to report on this case, which concerns the subsidiaries of the Australian central bank. Who is brokering our deals, and how are we brokering them as a nation? Corruption investigations and secret gag orders for 'national security' reasons are strange bedfellows. It is ironic that it took Tony Abbott to bring the worst of 'Asian Values' to Australia." en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
Dr. Umar Abdullah Johnson " CONSPIRACY THEORIES VS POLITICAL SCIENCE"
The court-issued gag order follows the secret 19 June 2014 indictment of seven senior executives from subsidiaries of Australia's central bank, the Reserve Bank of Australia (RBA). The case concerns allegations of multi-million dollar inducements made by agents of the RBA subsidiaries Securency and Note Printing Australia in order to secure contracts for the supply of Australian-style polymer bank notes to the governments of Malaysia, Indonesia, Vietnam and other countries.
The suppression order lists 17 individuals, including "any current or former Prime Minister of Malaysia", “Truong Tan San, currently President of Vietnam", "Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004)", "Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001–2004) and current leader of the PDI-P political party" and 14 other senior officials and relatives from those countries, who specifically may not be named in connection with the corruption investigation.WikiLeaks' publisher Julian Assange said about the order:
"With this order, the worst in living memory, the Australian government is not just gagging the Australian press, it is blindfolding the Australian public. This is not simply a question of the Australian government failing to give this international corruption case the public scrutiny it is due. Foreign Minister Julie Bishop must explain why she is threatening every Australian with imprisonment in an attempt to cover up an embarrassing corruption scandal involving the Australian government."
"The concept of 'national security' is not meant to serve as a blanket phrase to cover up serious corruption allegations involving government officials, in Australia or elsewhere. It is in the public interest for the press to be able to report on this case, which concerns the subsidiaries of the Australian central bank. Who is brokering our deals, and how are we brokering them as a nation? Corruption investigations and secret gag orders for 'national security' reasons are strange bedfellows. It is ironic that it took Tony Abbott to bring the worst of 'Asian Values' to Australia." en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
The suppression order lists 17 individuals, including "any current or former Prime Minister of Malaysia", “Truong Tan San, currently President of Vietnam", "Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004)", "Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001–2004) and current leader of the PDI-P political party" and 14 other senior officials and relatives from those countries, who specifically may not be named in connection with the corruption investigation.WikiLeaks' publisher Julian Assange said about the order:
"With this order, the worst in living memory, the Australian government is not just gagging the Australian press, it is blindfolding the Australian public. This is not simply a question of the Australian government failing to give this international corruption case the public scrutiny it is due. Foreign Minister Julie Bishop must explain why she is threatening every Australian with imprisonment in an attempt to cover up an embarrassing corruption scandal involving the Australian government."
"The concept of 'national security' is not meant to serve as a blanket phrase to cover up serious corruption allegations involving government officials, in Australia or elsewhere. It is in the public interest for the press to be able to report on this case, which concerns the subsidiaries of the Australian central bank. Who is brokering our deals, and how are we brokering them as a nation? Corruption investigations and secret gag orders for 'national security' reasons are strange bedfellows. It is ironic that it took Tony Abbott to bring the worst of 'Asian Values' to Australia." en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
Subscribe to:
Posts (Atom)